Tolak Kebijakan SBY, PKS Siap Keluar Dari Koalisi

[MEDAN] Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Ishaaq menegaskan, partainya lebih memilih berdiri bersama penderitaan rakyat dan berseberangan dengan kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), berikut menteri pro kenaikan harga BBM, jika tetap bersikeras menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Bahkan, PKS mengisyaratkan kesiapan partainya keluar dari koalisi.

"Kita sudah memberikan pertimbangan maupun opsi terkait harga BBM kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun bila disuruh memilih satu di antara dua, maka PKS memilih berdiri bersama rakyat. Sebab, PKS tidak akan meninggalkan rakyat yang sudah membesarkannya," ujar Luthfi ketika membuka musyawarah kerja nasional (Mukernas) pertama tahun 2012 di Medan, Sumatera Utara (Sumut), Selasa (27/3).

Menurutnya, PKS sudah menawarkan lebih dari lima opsi untuk menghindari kenaikan harga BBM tersebut, tanpa harus mengancam keselamatan APBN. Opsi yang ditawarkan itu sudah disampaikan sejak satu setengah tahun lalu.

Bahkan, pihaknya sudah melakukan simulasi atas skenario APBN untuk menghindari kenaikan harga BBM. Ini semua ditawarkan demi kebaikan negeri, khususnya menyangkut sepertiga dari jumlah penduduk.

"Kami yakin Presiden SBY yang berhati lembut dan santun tidak akan tega membiarkan rakyatnya menderita akibat kenaikan BBM tersebut. Namun, jika pada akhirnya pemerintah, para menteri yang pro kenaikan BBM itu bersikukuh menaikkan harga BBM, maka kami siap berseberangan. Lebih baik PKS memilih berdiri bersama penderitaan rakyat. PKS tidak akan meninggalkan rakyat yang menderita karena himpitan kehidupan," katanya.

Luthfi mengatakan, PKS sudah memberikan usulan kepada pemerintah. Tawaran alternatif itu berupa besaran subsidi energi sebesar Rp 225 triliun pada APBN-Perubahan tahun 2012.

Adapun rincian subsidi tersebut untuk subsidi BBM, LPG, BBN sebesar Rp 137,4 triliun, listrik Rp 65 triliun dan alokasi cadangan risiko energi Rp 23 triliun.

Selain itu, PKS sudah memberi ruang gerak pemerintah untuk membuat kebijakan terkait harga BBM dengan mencabut Pasal 7 Ayat 6 UU No 22 tahun 2011, dan upaya menghindari dampaknya.

Suara DPC PKS Pakem : Kami Mendukung dan Setuju 1 juta % kalau harus keluar dari Koalisi...