JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera telah menyatakan sikap resmi mengenai rencana pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. PKS menolak rencana itu."Kita sudah krim surat ke Presiden. Kita tidak menerima kenaikan harga BBM," kata Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta di Komplek Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, Rabu ( 21/3/2012 ).
Anis mengatakan, surat itu untuk menjawab permintaan Yudhoyono yang meminta sikap partai pendukung pemerintah mengenai rencana kenaikan harga BBM. Menurut Anis, PKS mempersilahkan Presiden menerima atau tidak sikap PKS itu lantaran kenaikan harga BBM di tangan Presiden.
"Kalau kita menaikkan harga BBM lalu membuat kompensasi (untuk rakyat miskin), itu artinya hanya pindah kantong kanan ke kantong kiri. Lebih bagus tidak menaikkan dan tidak perlu ada kompensasi," kata Anis.
Anis menjelaskan, pihaknya menilai ada opsi lain selain menaikkan harga BBM seperti melakukan penghematan belanja birokrasi yang terlalu besar. Selain itu, tambah dia, memanfaatkan dana sisa lebih pembiayaan.
"Tradisi kita, serapan anggaran masih sangat rendah. Utang yang kita ambil umumnya tidak terpakai. Ini jadi gangguan dalam fiskal karena ada beban bunga, uangnya juga tidak dipakai. Yang perlu dilakukan pemerintah melakukan reformasi managemen fiskal secara menyeluruh," kata Wakil Ketua DPR itu.
Anis menambahkan, gejolak yang selalu terjadi ketika kenaikan harga minyak mentah dunia menunjukkan tidak ada langkah antisipasi pemerintah selama tujuh tahun terakhir. Pemerintah, kata dia, selama ini hanya bereaksi dengan menyesuaikan APBN.
"Jika pemerintah sebagai penentu harga BBM, seharusnya pemerintah melakukan kebijakan yang fundamental dalam bidang energi. Misalnya kita tidak punya strategi riset. Bulog kan punya cadangan beras untuk antisipasi. Pemerintah kan bisa melakukan hal-hal seperti itu," pungkas Anis.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar